Tak Masuk Data Keluarga Penerima Manfaat?, Berikut Penjelasan Kadinsos Muara Enim

Muara Enim – Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kabupaten Muara Enim acap kali mengundang polemik dari masyarakat, masih banyak ditemukan adanya pertanyaan terkait sistem pendataan KPM, dimana dalam beberapa kasus terdapat keluarga yang seharusnya masuk kategori KPM namun tak terdata oleh pemerintah.

Begitupun sebaliknya, Keluarga yang dianggap tak layak untuk masuk kategori KPM karena dinilai memiliki taraf hidup lebih baik malah terdata sebagai KPM. Hal ini tentu kerap menimbulkan polemik dan pertanyaan dari masyarakat, terkait bagaimana sistem pendataan KPM.

Mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Muara Enim, Lido Septontoni, S.H. M.Sc., mengatakan pihak Dinsos Muara Enim memang sudah mendengar adanya desas desus terkait adanya pendataan yang kurang tepat terkait KPM. Untuk itu dirinya meminta masyarakat untuk lebih jeli dalam melihat fenomena tersebut dan mempelajari alur pendataannya.

“Pada dasarnya data tersebut bersumber dari desa yang diinput oleh operator, banyak dari masyarakat yang masih belum mengetahui terkait alur pendataannya,” Ujar Kadinsos saat diwawancarai awak media dari Pewarta Gelumbang Raya (PGR) di kantornya pada Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, apabila didapati warga yang memenuhi kriteria sebagai KPM namun tak terdata dalam KPM, maka secepatnya diinformasikan ke pihak pemerintah desa, dimana selanjutnya akan diinput oleh operator. Namun tentunya dengan prosedur yang berlaku dan sudah melalui tahapan survey kelayakan sebagai KPM.

“Nanti akan di survey dulu, mulai dari pendapatannya, kepemilikan aset, hingga kelayakan tempat tinggal akan dicek semua, bila sesuai dengan kriteria baru akan diiput sebagai kpm,” tambahnya.

Lanjut Lido, masyarakat juga harus tahu bahwa dalam alur proses pendataan KPM tidak hanya bergantung pada dinsos saja, namun juga ada keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendataannya. “Jadi tidak semuanya bergantung dari dinas sosial ataupun kemensos, ada juga peran bps dalam hal pendataan,” Urainya.

Untuk itu dirinya berharap kepada masyarakat, untuk turut berperan aktif dalam mengawasi proses penyaluran bantuan kepada KPM agar benar-benar tepat sasaran dan bila didapati ada ketidaksesuaian, maka pihak Dinsos kabupaten Muara Enim siap melayani laporan masyarakat.

Dan untuk pemerintah desa dan operator di tingkat desa, dirinya meminta agar lebih teliti dalam hal pendataan KPM, jangan sampai keluarga yang seharusnya layak menerima bantuan namun tidak terdata sebagai KPM dan begitupun sebaliknya, jika didapati keluarga dengan taraf hidup layak agar segera dikeluarkan dari daftar KPM.

“Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran, sehingga berpotensi menimbulkan gejolak dan kecurigaan di tengah masyarakat,” Pungkasnya. (Tim)